Holding BUMN: Memilih Induk Usaha? (Seri 1 dari 5 Tulisan)

Jokowi baru saja mengetok palu untuk membentuk 6 holding BUMN. Perusahaan-perusahaan yang dipilih menjadi holding ini tidak selalu perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja terbaik, pasar terbesar, ataupun aset terbesar. Yang dipilih adalah yang sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah, 100% kepemilikan pemerintah.

Bagaimana profil mereka dibandingkan saudara-saudaranya yang bahkan sudah ditransaksikan di BEI?

Di sini khususnya akan dibahas mengenai Hutama Karya, Danareksa, Perumnas dan Inalum. Sementara untuk Pertamina dan Perum Bulog, alasannya jelas, yaitu karena merekalah penggerak sektor tersebut dan selama ini telah membangun posisi strategisnya.

Pengelolaan ke depan perlu perhatian khusus karena dengan alasan kendali penuh telah memilih perusahaan-perusahaan ini sebagai induk. Beberapa hal yang mungkin muncul adalah seperti di bawah ini.

Pertama. Perusahaan yang dipilih menjadi induk bisa menjadi induk usaha non operasional. Artinya seluruh bisnisnya dapat diserahkan kepada anak-anak usahanya, dan dengan demikian menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

Kedua. Apabila perusahaan induk tetap menjadi perusahaan operasional, maka strategi dan standar operasi masing-masing perusahaan akan menjadi permasalahan, terutama karena kinerja operasional induk yang lebih rendah dibandingkan anak-anak usahanya. Perusahaan induk atau lebih baik lagi, Meneg BUMN perlu mencari solusi untuk hal ini agar kinerja masing-masing perusahaan tidak melemah, malah membaik dengan implementasi standar kerja terbaik.

Ketiga. Dari sejarahnya, semua perusahaan ini merupakan kompetitor satu sama lain yang disatukan oleh kepemilikan pemerintah. Budaya bersaing ini dapat menjadi kekuatan atau kelemahan, tergantung dari bagaimana mengelolanya. Persaingan akan semakin ketat karena induk usaha dipilih dari yang lemah, dan karenanya dapat mengganggu dinamika manajemen di dalamnya.

Sebaliknya, bila dapat mengelola dengan baik, maka konsep holding BUMN akan melahirkan konglomerasi jenis baru, yaitu konglomerasi pemerintah, yang dapat melayani kepentingan pemerintah baik dari sisi bisnis maupun pelayanan publik.

Di bagian selanjutnya dari tulisan ini akan dibahas mengenai perusahaan-perusahaan yang akan menjadi induk dibandingkan dengan anak-anak usaha yang akan diletakkan di bawahnya, khususnya di sektor finansial, jalan tol, perumahan, dan pertambangan.